Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas izin dan kuasaNyalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat terlaksana.

Penyusunan laporan ini telah disusun berdasarkan pedoman acuan yang telah ditetapkan. LKIP merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang terinci dan terukur berdasarkan masukan, keluaran, proses dan kinerja dari program pembangunan Inspektorat Tahun 2018. Diharapkan dengan adanya laporan ini mampu memberi motivasi dan menjadi acuan kita dalam meningkatkan kinerja khususnya aparatur pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo sehingga kemampuan aparat terus meningkat.

Disadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Oleh karenanya pada tahun-tahun yang akan datang senantiasa ditingkatkan dan disempurnakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur. Selain itu pula, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya  pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung wacana terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan tersebut diatas, Inspektorat  Kabupaten Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
  2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
  3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan
  4. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif;

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

  1. Menurunnya Jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang material;
  2. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang, dengan indicator kinerjanya;
  3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat oleh kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia;
  4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
  5. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan
  6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  7. Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikasi mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah dikerahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini menyajikan uraian tentang capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja atas program dan kegiatan dimaksud selang bulan Januari s/d Desember 2018.

Untuk tahun 2018, secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa sasaran yang  ditetapkan.

Untuk mempertahankan capaian yang telah diraih pada tahun 2016 ini maka direncanakan pada tahun 2018 akan dilakukan beberapa kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja tahun 2018, antara lain yaitu :

  1. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui kegiatan tindak lanjut termasuk didalamnya pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan aset daerah  tahun 2018 setiap bulan dan rapat tindak lanjut tingkat Kabupaten Gorontalo 1 kali dan monitoring Tindak Lanjut dalam setahun.
  2. Meningkatkan jumlah aparat pengawasan/pemeriksa mengikuti diklat / bimtek bidang pengawasan.

 


BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor  31 Tahun  2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya di bidang pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah berperan dalam penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sampai penyelenggaraan pemerintahan desa se Kabupaten Gorontalo.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Gorontalo,  Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat perlu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Bidang Inspektorat di Kabupaten Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2018.

LKIP merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang terinci dan terukur berdasarkan masukan, keluaran, proses dan kinerja dari program pembangunan Inspektorat selama Tahun 2018.

B. Struktur Organisasi

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi  Inspektorat Kabupaten Gorontalo :

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Inspektorat Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Bupati  Gorontalo Nomor 09 Tahun 2016 Yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,  Inspektorat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pengawasan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta sinergi pelaksanaan pengawasan;
  3. Pembinaan aparat pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan yang profesional dan independen;
  4. Penyelenggaraan tindak lanjut temuan hasil pengawasan untuk pemutakhiran data hasil temuan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. Pelaksanaan evaluasi pengawasan untuk peningkatan kinerja pengawasan;
  6. Pengelolaan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan monitoring urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris  mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana dan  program  serta  anggaran  Inspektorat ;
  2. pengumpulan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja Inspektorat;
  3. pengadministrasian laporan  hasil  pelaksanaan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  aparat  Inspektorat ;
  4. penyiapan bahan  dan  data  dalam  rangka  pembinaan  teknis  fungsional ;
  5. penyiapan dan inventarisasi  bahan  dan  data  dalam  rangka  penatausahaan  proses  penanganan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan ;
  6. pengelolaan administrasi  kepegawaian,  penganggaran dan  keuangan,  peralatan, perlengkapan  rumah  tangga,  penyusunan  laporan,  dokumentasi   dan   kepustakaan ;
  7. pelaksanaan penyajian  data  statistik,  informasi  dan  penyelenggaraan  inventarisir ;
  8. pelaksanaan pelayanan  tehnis  administrasi  bagi  satuan  organisasi  dalam  pelaksanaan  tugas  kedinasan ;
  9. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  kewenangan  keinspektoratan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris  membawahkan :

  1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai  tugas  melakukan  urusan  penatausahaan  surat  menyurat,  kearsipan,  rumah  tangga,  perlengkapan  dan  kepegawaian,  menyusun  rencana  kerja,  menyiapkan  dan  mengelola  data  serta  menginventarisir  permasalahan/kebutuhan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  penatausahaan  surat  menyurat,  kearsipan,  rumah  tangga,  perlengkapan dan  kepegawaian,  menyiapkan  bahan  dalam  rangka  penyelesaian  masalah  urusan  umum  dan  kepegawaian,  serta  tugas-tugas  lain  sesuai  fungsi  kedinasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub  Bagian  Perencanaan dan Keuangan  mempunyai  tugas  menyusun  rencana  anggaran,  rencana  kerja  dan  urusan  penatausahaan  keuangan  Inspektorat,  menyiapkan  dan  mengelola  data  yang  berhubungan  dengan  urusan  penatausahaan keuangan,  menginventarisir  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  penatausahaan  keuangan  dan  menyiapkan  bahan  petunjuk  pemecahannya,  menyiapkan  naskah  dinas  pengajuan  atas  beban  anggaran  Ispektorat,  menyiapkan  bahan  dalam  rangka  penyelesaian  masalah  perbendaharaan,  melakukan  evaluasi  dan  pelaporan,  serta  tugas-tugas  lain  sesuai  fungsi  kedinasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub  Bagian  Evaluasi dan Pelaporan  mempunyai  tugas  menyiapkan bahan dan  mengelola  data  yang berhubungan  dengan  penyusunan  program  dan  pengendalian  rencana/program  kerja,  menghimpun  peraturan  perundang-undangan,  dokumentasi  dan  pengolahan  data  pengawasan serta  menghimpun,  mengolah,  menilai  dan  menyimpan  laporan  hasil  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan, melakukan  administrasi  pengaduan  masyarakat,  menyusun  laporan  kegiatan  serta  tugas-tugas  lain  sesuai  fungsi  kedinasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Inspektur  Pembantu  Wilayah  mempunyai tugas  membantu  Inspektur  dalam  melakukan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  terhadap  urusan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembinaan  atas  pemerintahan  desa,  kasus-kasus  pertanahan  yang  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  Kepala Daerah  serta  terhadap  pembinaan  dan  pendayagunaan  aparatur,  organisasi  dan  kelembagaan  serta  pengelolaan  administrasi  kepegawaian.

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud ,  Inspektur  Pembantu  Wilayah I, II, III dan IV mempunyai  fungsi  :

  1. pelaksanaan pengumpulan  bahan  penyusunan  rencana  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan ;
  2. penyusunan program  kerja  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan penilaian  tugas  pengawasan  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  pengawasan ;
  3. pelaksanaan pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  terhadap  kegiatan-kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembinaan  atas  pemerintahan  desa  dan  pertanahan  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  Kepala Daerah,  pembinaan  kesatuan  dan  perlindungan  masyarakat  serta  terhadap  penyelenggaraan  pembinaan  dan  pendayagunaan  aparatur,  organisasi,  dan  kelembagaan  dan  pelaksanaan  administrasi  kepegawaian ;
  4. pengendalian dan  evaluasi  dalam  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang dilakukan  oleh  aparat  Inspektorat ;
  5. pemberian petunjuk  dan  bimbingan  pelaksanaan  pengawasan ;
  6. penyiapan, penyusunan  dan  penyampaian  laporan  hasil  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan ;
  7. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  kewenangan  kedinasan.

D. Kondisi Geografis Dan Demografi Instansi

Inspektorat Kabupaten Gorontalo terletak di Kecamatan Limboto, tepatnya di Jalan Jusuf Hasiru No. 264 Lokasinya dekat dengan Kantor Bupati serta Satuan Perangkat Kerja lainnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Di Sebelah Kanan berbatasan dengan Kantor Ketahanan Pangan, sebelah Kiri berbatasan dengan Kantor Pajak Kabupaten Gorontalo di depannya berbatasan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gorontalo dan dibelakangnya berbatasan dengan Kantor Telkom Kab.Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo memiliki sumber daya yang cukup memadai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 42 orang dan Pegawai Non PNS sebanyak 4 orang.  Adapun rincian PNS yang ada di  Inspektorat adalah sebagai berikut:


BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Tujuan

  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
  2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
  3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan
  4. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif;

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis 2016-2021 satuan kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah :

  1. Menurunnya Jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang material;
  2. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang;
  3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat oleh kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia;
  4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
  5. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan
  6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  7. Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikasi mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.

C. Kebijakan

Untuk mencapai Kabupaten Gorontalo yang bersih dan demokratis, dengan dilandasi azas keterbukaan dan transparansi diupayakan adanya peningkatan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan seperti praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antar lain melalui :

  1. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
  2. Mewujudkan sistem pengawasan yang berwibawa untuk menjamin kinerja aparatur yang bersih dari penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan.

D. Program Dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018, program dan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat digambarkan dalam tabel 2.1 yang terdiri dari :

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan

Program pertama dan kedua adalah merupakan program utama, sedangkan untuk program ketiga, keempat dan kelima, merupakan program pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

E. Peningkatan  Anggaran  Inspektorat  Kabupaten Gorontalo

Berikut adalah beberapa alasan yang berdampak pada peningkatan anggaran Inspektorat Kabupaten Gorontalo:

  1. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS;
  2. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
  3. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
  4. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
  5. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
  6. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
  7. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;
  9. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Gorontalo meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

  1. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  2. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
    • Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
    • Hambatan dalam pelayanan publik;
    • Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
    • Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo :

  1. Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalaui Road to WTP dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  3. Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
  4. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningktan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :
    • Pengawasan Reguler;
    • Pemriksaan khusus;
    • Pemeriksaan Tertentu;
    • Penangaanan Pengaduan Masyarakat;
    • Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
  5. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :
    • I  = INTEGRITAS
    • N = NORMATIF
    • S = SOLUSI
    • P = PROFESIONAL
    • E = EFEKTIF DAN EFISIEN
    • K = KONSISTEN
    • T = TUNTAS
    • O = OBJEKTIF
    • R = RESPONSIF
    • A = ANTISIPATIF
    • T = TERPERCAYA
  6. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif
  7. Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
    • Tunjangan kelangkaan profesi;
    • Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
    • Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
    • Penanganan pengaduan;

F. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Dengan didasarkan pada Rencana Kerja tahun 2018 yang ditetapkanlah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo tahun 2018 tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, maka kinerja tahun 2018 ditetapkan seperti dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

  1. Tabel Penetapan Kinerja
  2. Tabel Penetapan Kinerja Perubahan

Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Kedepan kami akan selalu melakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar dapat menggambarkan kesusaian dengan harapan masyarakat tentang inspektorat kabupaten Gorontalo.


BAB  III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Tolak ukur kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam PermenPAN Nomor 09 Tahun 2007. Capaian indikator kinerja utama yang digunakan oleh  Inspektorat adalah sebagai berikut:

Penetapan kinerja  Inspektorat Tahun 2018 memuat  4 (Empat) sasaran. Keempat sasaran yang direncanakan tersebut keseluruhannya dapat mencapai target yang diharapkan sehingga dikatakan berhasil dengan sangat memuaskan.

Dari keempat sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat pada dokumen Rencana Strategis 2018 -2021 keseluruhannya berhasil dicapai.

Adapun capaian kinerja pada setiap sasaran dapat diukur melalui Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran pada pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran  Inspektorat tahun 2018 adalah :

B. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian kinerja  Inspektorat terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja

Evaluasi atas Implementasi AKIP dilakukan atas 5 (lima) komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata OPD Kabupaten Gorontalo memperoleh skor 73,79 dengan predikat BB atau Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel tersebut Nilai dari seluruh OPD yang dievaluasi sebesar 73,79 dengan Kategori BB atau Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan semua OPD, dengan gambaran berdasarkan Kategori dan Interpretasinya sebagaimana pada Tabel berikut :

Sasaran ini  Persentasi SKPD yang minimal mendapat predikat “BB” SAKIP nya sehingga mencapai target dan realisasi 100 %, capaian tersebut dapat dilihat sesuai tabel berikut :

Sasaran 2

Terjadinya Koreksi Internal Terhadap Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Persentase  SKPD, Desa/kelurahan yang bersih dari penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah :

  • Dari  jumlah 43 SKPD kab. Gorontalo terdapat  24 SKPD yang menjadi sampel pada pemeriksaan regular II (16 SKPD) dan regular IV (8  SKPD) untuk tahun 2018, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) SKPD tidak ada temuan materil, sehingga dapat di persentasikan SKPD yang bersih dari penyimpangan sebesar 87.5%.
  • Dari total jumlah Desa/kelurahan sebanyak 205 (desa 191 dan kelurahan 14) yang telah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kab. Gorontalo  terdapat 142 desa/kelurahan yang tidak ada temuan materil, sehingga dapat di persentasikan desa/kelurahan yang bersih dari penyimpangan sebesar 69.27% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran 3

Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP

Jumlah capaian realisasi tindaklanjutan temuan eksternal (BPK) untuk         tahun 2018 mencapai  Rp. 2.037.490.079,- atau sekitar 82% dari total 50 temuan dan rekomendasi  sebesar Rp. 2.470.570.282,-.

Untuk capaian realisasi tindaklanjut temuan APIP untuk tahun 2018 mencapai Rp. 622.245.544,- dari seluruh rekomendasi sebesar  Rp. 1.065.100.674,- atau 58.42%  yang dapat diuraikan dibawah ini adalah sebagai berikut :

  1. SKPD
    • Rekomendasi : Rp. 1.340.880,-
    • Tindaklanjut  : Rp. 1.072.704,-
    • Sisa                  : Rp.    268.176,-
    • Persentase      : 80%
  2. Kecamatan dan Desa/kelurahan
    • Rekomendasi : Rp. 1.028.376.591,-
    • Tindaklanjut  : Rp.    160.356,-
    • Sisa                  : Rp.    216.235,-
    • Persentase      : 59.33%
  3. Puskesmas dan Cabang Dikbud
    • Rekomendasi : Rp. 35.383.203,-
    • Tindaklanjut  : Rp. 11.012.484,-
    • Sisa                  : Rp. 24.370.719,-
    • Persentase      : 31.12%

Rekapilasi :

    • Jumlah seluruh rekomendasi      : Rp. 1.065.100.674,-
    • Jumlah seluruh tindaklanjut       : Rp.    245.544,-
    • Sisa yang belum ditindaklanjuti : Rp.    855.130,-
    • Persentase                                       : 58,42%

Sasaran 4

Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Gorontalo dan  Kematangan SPIP

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Lingkungan pengendalian;
  2. Penilaian risiko;
  3. Kegiatan pengendalian;
  4. Informasi dan komunikasi;
  5. Pemantauan.

Target maturitas penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, dimana maturitas penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah ditargetkan untuk mencapai level 3 (Terdefinisi) pada tahun 2019. Level Maturitas SPIP adalah sebagai berikut :

  • Level 0  =  belum ada, dengan Interval Nilai < 1,0
  • Level 1  =  rintisan, dengan Interval Nilai 1,0 < Nilai < 2,0
  • Level 2  =  berkembang, dengan Interval Nilai 2,0 < Nilai < 3,0
  • Level 3  =  terdefinisi, dengan Interval Nilai 3,0 < Nilai < 4,0
  • Level 4  =  terkelola dan terukur, dengan Interval Nilai 4,0 < Nilai < 4,5
  • Level   5  =  optimum, dengan Interval Nilai > 4,5

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Inspektorat Kabupaten Gorontalo menargetkan tingkat kematangan SPIP pada tahun 2018 sudah berada pada level 3 (terdefinisi).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh BPKP RI terhadap penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sudah berada pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,08. Capaian kinerja tahun 2018 meningkat dimana pada tahun 2017 masih berada di level 2 dengan nilai 2,94 dan tahun 2016 berada di level 2 dengan nilai 2,55 yang dapat terlihat pada table berikut ini.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

Keberhasilan yang tercapai dari kelima sasaran tersebut tidak lain adalah karena adanya koordinasi dan kerjasama seluruh elemen yang ada di  Inspektorat dengan pihak-pihak terkait dan kesadaran seluruh masyarakat tentang pentingnya pengawasan.

HAMBATAN DAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program Inspektorat adalah terdapat kegiatan yang sebelumnya anggaran dalam DPA tahun 2018 kurang seperti kegiatan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan khusus diakibatkan banyaknya pemeriksaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan dan perintah langsung pimpinan yang akhirnya dalam perubahan anggaran sesuai DPPA telah dianggarkan dan dibebankan pada satuan kerja yang memohonkan untuk diadakan pemeriksaan khusus.

LANGKAH- LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam menyikapi permasalahan-permasahan tersebut diatas maka perlu penambahan anggaran dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai mekanisme dan waktu yang memungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 AKUNTABILITAS KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN 2018


BAB  IV

 PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  Inspektorat Tahun 2018, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masih menemui beberapa kendala sehingga belum mencapai hasil yang optimal. Namun hal ini diharapkan menjadi dorongan untuk menjadi lebih maju di tahun akan datang.

Limboto,    Januari  2019

INSPEKTUR

 

ROSWATI LASIMPALA,SH.,MH