Rencana Strategi 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021.

Kami menyadari di dalam menyusun Revisi Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.


BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan sasaran, arah kebijakan, strategi, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan diserta dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.

Pengawasan (controlling ) merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama pengawasan adalah menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan itu, pelaksanaan fungsi pengawasan harus dapat mendorong penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 telah tersusun, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyelarasan khususnya pada aspek tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya, sehingga program dan kegiatannya benar-benar akan berorientasi hasil dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 merupakan rencana strategis yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Gorontalo mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

  1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.
  16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15  Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah :

  1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
  2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
  3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo setiap tahun.
  4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gorontalo disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I   PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II   GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Gorontalo, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gorontalo, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Bagian   ini   menunjukkan   tingkat   capaian   kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kabupaten Gorontalo periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo pada lima tahun mendatang.

BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB  IV  TUJUAN  DAN  SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya.

BAB  V   STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM  DANKEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU  PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII  PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo dan Peraturan  Bupati Gorontalo Nomor  31 Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Inspektur;
  2. Sekretaris, membawahkan :
    • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    • Sub Bagian Evaluasi dan Polaporan;
    • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah 1;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah 2;
  5. Inspektur Pembantu Wilayah 3;
  6. Inspektur Pembantu Wilayah 4;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor  31 Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat  Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Gorontalo tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Hal tersebut sesuai dengan visi Bupati  Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 yaitu “Kabupaten Gorontalo Gemilang menuju Masyarakat Madani”. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (Lima) misi yaitu :

Misi Pertama: Menciptakan SDM Cerdas, Sehat dan Berkarakter.

Misi Kedua: Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis.

Misi Ketiga: Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia menuju Kemandirian.

Misi Keempat: Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Misi Kelima: Melakukan kerjasama global untuk pembangunan Daerah.

berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor  31 Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat  Kabupaten Gorontalo sebagi berikut :

  1. Inspektur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah  dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan, membina atas penyelenggaraan pemerintahan desa  di  bidang pengawasan sebagaimana yang  diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas keinspektoratan. Disamping itu Inspektur menyelenggarakan fungsi :
    • perumusan  kebijakan  teknis  dan  fasilitas  pengawasan  sebagai  acuan  dalam  melakukan  pengawasan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  desa;
    • pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan sesuai  ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta sinergi pelaksanaan  pengawasan;
    • pembinaan  aparat  pengawasan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  yang  profesional  dan  independen;
    • penyelenggaraan  tindak  lanjut  temuan  hasil  pengawasan  untuk  pemutakhiran   data   hasil   temuan   pemeriksaan,   pengusutan,   pengujian  dan   penilaian   tugas   pengawasan;
    • pelaksanaan evaluasi  pengawasan  untuk  peningkatan  kinerja  pengawasan;
    • pengelolaan  urusan kesekretariatan  Inspektorat;
    • pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.
  2. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada satuan organisasi  di  lingkungan Inspektorat, serta  melaksanakan tugas-tugas  lainnya  sesuai  tugas kedinasan.
    • penyusunan rencana  dan  program  serta  anggaran  Inspektorat;
    • pengumpulan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja Inspektorat;
    • pengadministrasian laporan  hasil  pelaksanaan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  aparat  Inspektorat;
    • penyiapan bahan  dan  data  dalam  rangka  pembinaan  teknis  fungsional;
    • penyiapan dan inventarisasi  bahan  dan  data  dalam  rangka  penatausahaan  proses  penanganan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan;
    • pengelolaan administrasi  kepegawaian,  penganggaran dan  keuangan,  peralatan, perlengkapan  rumah  tangga,  penyusunan  laporan,  dokumentasi   dan   kepustakaan;
    • pelaksanaan penyajian  data  statistik,  informasi  dan  penyelenggaraan  inventarisir;
    • pelaksanaan pelayanan  teknis  administrasi  bagi  satuan  organisasi  dalam  pelaksanaan  tugas  kedinasan;
    • Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :
      • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengelola  data  yang berhubungan dengan penyusunan  program  dan pengendalian rencana/program  kerja,  menghimpun peraturan perundang-undangan,  dokumentasi dan pengolahan  data  pengawasan, menyusun rencana anggaran,  rencana kerja dan urusan penatausahaan keuangan Inspektorat,  menyiapkan dan mengelola  data  yang  berhubungan dengan urusan penatausahaan keuangan,  menginventarisir permasalahan  yang  berhubungan dengan kegiatan penatausahaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya,  menyiapkan naskah dinas pengajuan atas beban anggaran Ispektorat,  menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah perbendaharaan, mengelola aset, serta  melaksanakan tugas-tugas  lain sesuai  dengan tugas  kedinasan.
      • Sub  Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai  tugas  menghimpun,  mengolah,  menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian dan penilaian tugas pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat,  melakukan evaluasi dan pelaporan, serta tugas-tugas  lain  sesuai dengan tugas kedinasan.
      • Sub Bagian Umum  dan  Kepegawaian mempunyai  tugas  melakukan urusan penatausahaan surat menyurat,  kearsipan,  rumah tangga,  perlengkapan dan kepegawaian,  menyusun rencana kerja,  menyiapkan dan mengelola  data  serta menginventarisir permasalahan/kebutuhan  yang  berhubungan dengan kegiatan penatausahaan surat menyurat,  kearsipan,  rumahtangga,  perlengkapan dan kepegawaian,  menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah urusan umum dan kepegawaian,  serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  3. Inspektur  Pembantu  mempunyai tugas membantu  Inspektur  dalam  melakukan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  terhadap  urusan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembinaan  atas  pemerintahan  desa,  kasus-kasus  pertanahan  yang  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  Kepala Daerah  serta  terhadap  pembinaan  dan  pendayagunaan  aparatur,  organisasi  dan  kelembagaan  serta  pengelolaan  administrasi  kepegawaian, melakukan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pembinaan  kesejahteraan  sosial/pemberdayaan  masyarakat,  sektor  tenaga  kerja,  transmigrasi,  koperasi,  kesehatan,  pendidikan,  kepemudaan,  olahraga,  lingkungan  hidup,  keluarga  berencana  dan  kesejahteraan  sosial, membantu  Inspektur  dalam  melakukan  pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas  pengawasan  terhadap  penyusunan  program,  perubahan  dan  perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  pembinaan  administrasi  keuangan  dan  pelaksanaan  pembangunan  pekerjan  umum,  pariwisata,  pertambangan  dan  energi,  pertanian dan  kehutanan, serta  melaksanakan tugas-tugas lainnya  sesuai  tugas  kedinasan. Inspektur Pembantu terdiri dari 4 (empat) Wilayah yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
  4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
    1. Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
    2. Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
    3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi.

2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada tabel Bezzeting

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Berikut kami sampaikan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan target anggaran serta realisasi Renstra periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang : pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Ketiga, membentuk tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.

Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor  31 Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Gorontalo seharusnya dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu :

  1. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
  2. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Peningkatan  Anggaran  Inspektorat  Kabupaten Gorontalo

Berikut adalah beberapa alasan yang berdampak pada peningkatan anggaran Inspektorat Kabupaten Gorontalo :

  1. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS;
  2. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
  3. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
  4. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
  5. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
  6. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
  7. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;
  9. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Gorontalo meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

  1. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  2. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
    • Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
    • Hambatan dalam pelayanan publik;
    • Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
    • Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo :

    1. Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
    2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalaui Road to WTP dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
    3. Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009; Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningktan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :
      • Pengawasan Reguler;
      • Pemriksaan khusus;
      • Pemeriksaan Tertentu;
      • Penangaanan Pengaduan Masyarakat;
      • Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
    4. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :
      • I = INTEGRITAS
      • N = NORMATIF
      • S = SOLUSI
      • P = PROFESIONAL
      • E = EFEKTIF dan EFISIEN
      • K = KONSISTEN
      • T = TUNTAS
      • O = OBJEKTIF
      • R = RESPONSIF
      • A = ANTISIPATIF
      • T = TERPERCAYA
    5. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.
    6. Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
        • Tunjangan kelangkaan profesi;
        • Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
        • Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
        • Penanganan pengaduan;
        • Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan maupun current issues.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Inspektorat Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Gorontalo tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

  • Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
  • SKPD  menganggap  perencanaan  bukan  suatu  kebutuhan mendasar;
  • Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);
  • SKPD tidak concern terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
  • Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
  • Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
  • Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
  • Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
  • Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya controllable bagi inspektorat;
  • Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
  • Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
  • Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
  • Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;
  • Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
  • Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
  • Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
  • Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
  • Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
  • Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Gorontalo, Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang berada dalam Misi ke 2 Bupati Gorontalo terpilih yaitu memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, bersih dan Dinamis, melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah sebagai berikut :

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
  2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
  3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
  4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
  5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah :

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :

    • Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
    • Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
    • Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

2. SARANA PRASARANA:

    • Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
    • Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
    • Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

3. ANGGARAN :

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Gorontalo sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan

    1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri; Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
    2. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk optimalisasi :
      • Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
      • Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
      • Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
      • Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
      • Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
    3. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
    4. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
    5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo;
    6. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :

  1. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2013-2018;
  2. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

  1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
  2. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  3. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gorontalo atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Gorontalo.

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPDTERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Gorontalo pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Gorontalo merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kabupaten Gorontalo, yaitu:

Indikator Kinerja dan Target Tujuan

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2021). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Penjabaran singkat mengenai Sasaran pada masing- masing tujuan strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan Akuntabilitas Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo,

Sasaran:

  1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja
    • Persentase SKPD yang minimal mendapat predikat “BB” SAKIP nya.
  2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
    • Persentase SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
    • Persentase Desa/Kelurahan yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
  3. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP
    • Persentase rekomendasi audit BPK yang ditindaklanjuti
    • Persentase rekomendasi audit APIP yang ditindaklanjuti

2. Terwujudnya APIP Inspektorat  Kabupaten Gorontalo yang Profesional dan terlaksananya Sistem Pengendalian Internal

Sasaran :

Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan  kematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Indikator Kinerja Utama :

    • Level kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Gorontalo
    • Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten Gorontalo


BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opurtunities (Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi :

  1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
  2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
  3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

  1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
  2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
  3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
  4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
  7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
  8. Pengawasan atas kinerja SKPD;
  9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
  10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
  11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
  12. Pengembangan sistem  informasi  manajemen  hasil  pemeriksaan berbasis komputer;
  13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
  15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
  16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan
  17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut.


BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran

RPJMD


BAB  VIII

P E N U T U P

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo Periode 2016-2021 ini telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan Pemerintah Kabupaten Gorontalo lebih khusus Inspektorat sebagai salah satu SKPD dan juga kondisi eksternal yakni peluang dan tantangan. Dengan pendekatan tersebut mudah-mudahan Rencana Strategis ini dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah pengawasan intern pemerintah daerah dan masalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo pada umumnya.

Terlepas dari apa adanya, Rencana Strategis ini disusun dan dipersiapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Gorontalo selang 2016-2021 dan dasar evaluasi dan laporan kinerja tahunan serta lima tahunan.  Oleh karena itu seluruh program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam periode tersebut harus tetap mengacu pada Rencana Strategis ini.

Limboto,        Agustus  2017

INSPEKTUR

ROSWATI LASIMPALA, SH,MH.